-- -

HNW lakukan Diplomasi Parlemen ke Malaysia

Selasa, 7 Agustus 2018 | 16:59 WIB

Kuala Lumpur - Dalam rangka diplomasi parlemen, Wakil Ketua MPR RI M. Hidayat Nur Wahid (HNW) melakukan kunjungan ke parlemen Malaysia  di Kuala Lumpur pada Senin (5/8/2018). HNW dan rombongan diterima Yang Dipertua parlemen Malaysia Dato Mohammad Ariff, Timbalan Yg dipertua Parlemen Malaysia Dato Mohd Rashid Hasnon, dan anggota Parlemen Malaysia Nurul Izzah. Dalam sambutannya HNW menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Malaysia dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, dan pergantian kepemimpinan nasional secara aman dan damai tanpa ada perpecahan.

"Itu menujukan bahwa negara yang mayoritas Muslim, khususnya Melayu, bisa menjadi contoh dalam berdemokrasi. Tetap damai, dinamis, Tanpa ada pertumpahan darah," ujar HNW yang didampingi anggota MPR unsur DPD RI asal Yogyakarta, Cholid Mahmud. Ia berharap bisa bekerjasama dengan parlemen Malaysia yang dipimpin Pakatan Harapan untuk menguatkan praktek demokrasi di negeri mayoritas Muslim, juga membantu memberikan solusi bagi permasalahan di Kawasan Asia Tenggara.

HNW mendorong agar parlemen Malaysia turut berpartisipasi secara kuat thd masalah2 yg dihadapi umat khususnya di Asia Tenggara. Spt menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya dan membantu bangsa Moro di Mindanao, Filipina Selatan. "Kita, parlemen Malaysia dan Indonesia, harus berpartisipasi membantu bangsa Moro di Mindanao, agar otonomi khusus yg baru saja mrk dapatkan, akan sepenuhnya menjadi solusi unt keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan  masyarakat di Mindanao yg menguatkan kesatuan Philipina dan menghadirkan keamanan bagi Philipina dan negara2 tetangganya. Krn dg sukses sbg kawasan berotonomi khusus, diharapkn Mindanao tak lagi bisa dijadikn sbg basis atau tempat aktifitas terorisme ISIS, sbgmn pernah terjadi belakangan ini.” Hidayat. 

Disamping itu HNW juga menyinggung masalah maraknya penyeludupan narkoba dari Malaysia yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan, dan Malaysia sebagai Negara Transit. HNW berharap parlemen Malaysia bisa membuat aturan perundangan unt mencegah masuknya narkoba ke Indonesia melalui kawasan Malaysia, dg memberlakukan hukuman mati, sbgmn diberlakukan kpd siapapun yg menyelundupkn narkoba ke Malaysia. 

HNW juga berharap dengan banyaknya WNI yang bekerja dan bermukim di Malaysia bisa menjadi alat pemersatu dan mempererat hubungan kedua negara dan saling menghormati serta menghargai antara pemberi kerja dan penerima kerja. sesuai dengan slogan Dewan Rakyat Malaysia: "Bersekutu Bertambah Mutu". Dan diharapkn agar Parlemen Malaysia turut berperan unt bisa tercapainya tujuan mulia tsb. 

Yang Dipertua Dewan Rakyat dalam sambutannya, mengapresiasi kunjungan Wakil Ketua MPR RI beserta rombongan dan berharap bisa menjalin kerjasama dengan MPR. Parlemen Malaysia saat ini baru saja melalui masa transisi, dan sedang mencoba melakukan perubahan di berbagai aspek. Dato Mohammad Ariff mengakui, "Kami perlu banyak belajar dari Indonesia tentang keberagaman dan persatuan, dengan jumlah penduduk yang banyak, beragama suku dan bahasa, namun mampu hidup berdampingan, dan bisa berkali-kali menyelenggsarakan pemilu dan pilkada dg demokratis, aman dan damai. 

Yang Dipertua setuju bahwa Negara Malaysia dan Indonesia harus aktif dan turut serta dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Ia berharap diplomasi parlemen seperti itu terus dilakukan agar parlemen dapat memberikan kontribusi yang positif. 

Selain bertemu yang Dipertua Dewan Rakyat, rombongan HNW juga bertemu dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Malaysia.


FOKUS MPR
+
Dihadapan delegasi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, Jawa Tengah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, para santri memiliki jasa yang sangat besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Masyarakat Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang biasanya menonton pertunjukan reog, kali ini pada 28 Oktober 2018, mendapat suguhan pagelaran wayang kulit
Sembilan anggota baru MPR dilantik Ketua MPR
Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, membuat kesempatan para calon yang memiliki modal finansial lebih besar.
Anggota MPR dari Fraksi PKB, Mohammad Toha,  mengatakan, sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen,
Selengkapnya di www.mpr.go.id